Bekasi TV NEWS
Bekasi 24

KPK Minta Bansos Covid-19 Tepat Sasaran

video conference di kota Bekasi
Komisi Pemberantasan Korups melakukan video conference Terkait Bansos Covid-19 (Foto: Humas Pemkot Bekasi)

Bekasi – KPK mengharapkan penyaluran Bansos terkait COVID-19 tepat sasaran dan tidak adanya data ganda. Untuk itu KPK meminta tiga daerah di Jawa Barat untuk merampungkan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ketiga daerah itu ialah Kota Bekasi, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Karawang. KPK menyebut ketiga Pemda itu belum melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejak tiga tahun lalu.

“Diketahui ketiga Pemda belum melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejak tiga tahun lalu. KPK mengingatkan ketiga Pemda segera menuntaskan pemutakhiran data warganya, serta memperbaruinya secara regular di masa mendatang,” kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK Budi Waluya, dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2020).

Hal itu disampaikan Budi Waluya saat rapat koordinasi melalui video conference pada Selasa (12/5). Rapat koordinasi itu diikuti oleh Wali Kota Bekasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Indramayu, beserta jajaran birokrasi dari ketiga kabupaten/kota.

“Tetapi, bila menemukan ketidaksesuaian di lapangan, bantuan tetap dapat diberikan. Namun, data penerima bantuan yang baru tersebut harus segera dilaporkan ke Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk dalam DTKS,” ujarnya.

DTKS Kota Bekasi

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Bekasi hadir dalam Vcon tersebut.

“Untuk laporan ini akan segera kami kirimkan data base terbaru di Kota Bekasi dan membuat buku besar berita acaranya usai pandemi ini. Kami akan kirimkan ke Kementerian Sosial dan pihak-pihak berwenang untuk updating datanya. Kedepannya tidak ada lagi yang sudah tidak layak menerima, bisa menerima kembali bantuan apapun,” jelas Rahmat Effendi

Rahmat menjelaskan, Bantuan tersebut sudah berjalan di luar DTKS, melalui sistem door to door. Petugas Pemantau Monitoring (Pamor) Wilayah menyebar ke setiap RW se Kota Bekasi. Data tersebut di sinkronkan dengan penyesuaian data RT/RW dan langsung konfirmasi ke Kelurahan setempat.

“Jika penerima bantuan sosial dari pemerintah Kota Bekasi sudah mendapatkan, maka ada stiker yang ditempel di rumah masing-masing penerima. ini untuk menyesuaikan data terbaru sekaligus mengupgrade data dari DTKS. Dan jika ada yang tidak terima dengan stiker tersebut, maka pemerintah Kota Bekasi akan mencoret nama warga yang menerima bantuan tersebut. Bisa jadi sudah penyesuaian dengan perkonomiannya,” jelas Rahmat.