Bekasi TV NEWS
Bekasi 24

Sesalkan Kenaikan BPJS, Jamkeswatch dan KSPI Akan Gugat Pemerintah

Jamkeswatch
Pemerintah dinilai tidak empati menaikkan BPJS dalam kondisi pendemik Covid-19. (foto: DImas Adiwono)

Bekasitv. –Jakarta. Jamkeswatch dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), akan melakukan aksi protes atas Perpres kenaikan BPJS. Pemerintah dianggap tidak memiliki empati pada rakyat, apalagi ditengah kondisi pendemi virus Covid-19 dan kesulitan ekonomi.

Direktur Ekekutif Jamkeswatch, Iswan Abdullah mengatakan, kenaikan BPJS ini memberatkan rakyat pada umumnya.

“Pemerintah tidak mematuhi putusan MA yang telah membatalkan Perpress 75/2019 Tentang Jaminan Kesehatan,” kata Iswan, pada Jumat (15/05/2020).

“Rakyat berharap putusan MA ini akan dipatuhi pemerintah, dan iuran tidak jadi dinaikkan,” imbuhnya.

Menyikapi hal itu, Jamkeswatch dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), akan  melakukan judicial riview ke MA.

Jamkeswatch dan KSPI akan mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), agar pemerintah mau menjalankan putusan MA yang telah membatalkan kenaikan BPJS Kesehatan.

“Jamkeswatch bersama KSPI akan mengajak seluruh elemen masyarakat, baik Buruh, mahasiswa dan rakyat agar bersatu,” ujarnya.

“Mengajak seluruh masyarakat kembali untuk menggugat ke Mahkamah Agung dan menggelar aksi besar,“ lanjut Iswan.

“Aksi ini diharapkan agar MA membatalkan Perpres 64/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko widodo,” ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meneken Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Yakni tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Selasa (5/5).

Perpres itu mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan rincian, bagi peserta kelas I naik dari Rp80.000 menjadi Rp150.000 per bulan. Sedangkan kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp100.000 per bulan.

Kemudian iuran peserta mandiri kelas III tetap sebesar Rp25.500, karena pemerintah memberikan subsidi Rp16.500 dari Rp42.000. Namun, pada 2021 subsidi yang dibayarkan untuk peserta mandiri kelas III menjadi Rp7.000 sehingga harus membayar Rp35.000.

Kenaikan itu rencananya akan mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Reporter: Dimas Adiwono
Penyunting: Albayan