Bekasi TV NEWS
Bekasi 24

Kementerian PUPR Bagikan Bansos Untuk Wartawan, AWPI Siap Validasi Data

bansos pupr
Kementerian PUPR menyalurkan bantuan sembako kepada anggota PWI. (Dok. Istimewa)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan 200 paket sembako kepada wartawan. Bantuan sosial (bansos) ini diberikan kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang terdampak pandemi virus Corona (COVID-19).

Seperti telah diberitakan oleh detikcom, “Penyaluran bansos ini merupakan wujud kepedulian, solidaritas dan gotong-royong dari Keluarga Besar Kementerian PUPR, kepada para Wartawan yang terdampak Pandemi COVID-19,” kata Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Sudirman dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2020).

Sudirman mengungkapkan pembelian paket sembako ini berasal dari bantuan pribadi yang dikumpulkan secara sukarela semenjak 24 April 2020 hingga 29 April 2020 lalu. Sehingga, ia pastikan bahwa dana bansos tidak bersumber dari APBN.

“Bantuan ini merupakan donasi pribadi yang dikumpulkan secara sukarela sejak 24 – 29 April 2020, sehingga bukan bersumber dari dana APBN,” ungkapnya.

“Paket bantuan ini juga lanjutan dari penyaluran 56.125 paket Sembako kepada Masyarakat yang terdampak COVID-19 dimana penyerahannya diawali oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,” sambungnya.

Data Wartawan Terdampak

Sementara dari Lampung, ketua DPP Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Hengki Ahmat Zajuli, menyatakan hampir semua anggotanya terdampak covid-19.  Kepada bekasitvcom menyatakan “Hampir semua wartawan yang bernaung di dalam AWPI terdapak Covid-19,” katanya, Kamis, (21/5).

“Anggota kami berada di garda terdepan dalam kondisi pendemi sekarang ini, dan resikonya juga tinggi,” kata Zajuli, di Lampung (21/05).

Kendati demikian, menurut Zajuli, mereka tidak mungkin meminta-minta untuk mencari bantuan, walau mereka sangat membutuhkannya.

Zajuli melansir pernyataan Menteri Sosial, soal data bantuan sosial masyarakat terdampak Covid-19  yang belum sempurna dan masih tumpang tindih.

“Menteri Sosial sudah mempersilahkan agar pemerintah Daerah menyisir kembali data tersebut,” imbuh Zajuli.

“Pemerintah bisa meminta data tersebut kepada asosiasi wartawan atau supervisi kepada pemilik media, bersama dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

Zajuli mengatakan, pihaknya dari pengurus AWPI di daerah siap membantu untuk validasi wartawan anggotanya. Pemerintah daerah sebaiknya segera untuk melakukan penyisiran data bansos.

Peyunting: Albayan