Bekasi TV NEWS
SYARIAH

New Normal, Dilema Presiden

New Normal
Kebijakan New Normal, sebuah keniscayaan, mengingat kedisplinan pun belum terlihat. (fofo: VIVA)

Wacana pemerintah untuk menerapkan New Normal mendapatkan banyak reaksi dari masyarakat. Salah satunya dari HRC center dengan tulisan berjudul “Status New Normal dan Posisi Dilematis Presiden”. Berikut tulisan dari pendapat dari Direktur HRS Center, Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H Selasa, (26/5).

STATUS NEW NORMAL DAN POSISI DILEMATIS PRESIDEN

Kebijakan adaptasi perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 (new normal) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan menimbulkan permasalahan serius. Penerapan new normal diawali dengan terbitnya Keputusan Kemenkes dan SE Kemenkes. Dilihat dari judulnya memang diperuntukan bagi perkantoran dan industri, sektor jasa dan perdagangan dalam mendukung keberlangsungan usaha. Seiring dengan itu pusat-pusat perbelanjaan (mal) telah mempersiapkan diri guna menyesuaikan dengan regulasi tersebut. Padahal belum ada pernyataan resmi tentang pencabutan PSBB. Di sisi lain, terdapat dualisme otoritas. Jika mengacu kepada maklumat status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, maka kewenangannya berada pada Kemenkes, namun jika mengacu status Bencana Nasional kewenangan itu ada pada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 selaku Kepala BNPB.

Seiring dengan itu, pemberitaan di media menunjukan bahwa new normal akan ditandai dengan pembukaan kembali mal-mal termasuk di Jakarta dan oleh karenanya dipertanyakan. Relevansi new normal terkait dengan pembukaan mal tidak logis dan tidak realistis. Di sisi lain, pelarangan ibadah di Masjid tetap diberlakukan dengan alasan terjadinya kerumunan orang. Bukankah mal adalah juga tempat berkerumunnya orang? Hal ini tentu sebagai bentuk ketidakadilan, sebab diberlakukan secara parsial.

Kebijakan new normal untuk pembukaan kembali pusat perbelanjaan mengabaikan tingkat penularan virus Corona yang masih terbilang tinggi. Data secara nasional pertanggal 25 Mei 2020, menunjukan sebanyak 22.750 kasus positif. Sebanyak 1.391 orang telah meninggal dunia, sedangkan 5.642 orang lainnya sembuh. Khusus  Jakarta, data pertanggal 25 Mei 2020, menyebutkan total ODP sebanyak 27.281 orang dan PDP sebanyak 8.987 orang. Sebanyak 6.628 orang dinyatakan positif, sebanyak 2.044 orang masih dirawat (31%), yang masih menjalani isolasi mandiri sebanyak 2.430 orang (37%), jumlah yang sembuh sebanyak 1.648 orang (25%), adapun yang meninggal sebanyak 506 orang (7%). Data tersebut memperlihatkan bahwa ancaman virus Corona masih terus mencekam dan belum terjadi penurunan signifikan. Tidak dapat dipungkiri alasan guna kepentingan menggerakkan kembali perekonomian memang dapat dimaklumi, namun pertimbangan keselamatan jiwa masyarakat harus didahulukan.

Berikutnya….