Bekasi TV NEWS
FTV

Susi Pudjiastuti: Ini Ekonomi Tersulit Seumur Hidup Saya

Dampak wabah corona ternyata luar biasa memukul ekonomi nasional. Bahkan untuk pengusaha sekelas Susi Pudjiastuti, mantan menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Jokowi Jilid I pun tak luput kena imbasnya.

Hal tersebut terungkap dalam wawancara online oleh Kantor BNPB dengan Susi Pudjiastuti dan editor senior The Jakarta Post Endi Bayuni, Sabtu (13/06) secara online.

Susi yang memiliki usaha di bidang jasa angkutan udara Susi Air, seolah tak memiliki solusi menghadapi goncangan ekonomi sekeras ini.

“Semua tagihan-tagihan seperti surat-surat pesawat, pilot dan beban itu terus berjalan, sementara penerbangan tidak ada sama sekali,” kata Susi.

“Kalo saya mau bilang, dalam hidup saya dan usaha ini bukan sulit lagi, tapi stop, nihil, defisit,” ujar Susi.

“Sementara itu untuk bertahan kita tutup beberapa kantor, merumahkan banyak karyawan, tapi kalo tidak kembali ya harus menyatakan menyerah atau menyatakan pailit,” lanjut Susi.

Sementara itu Endi Bayuni, editor senior The Jakarta Post mengungkapkan kondisi di sektor usaha sudah banyak yang rontok dan banyak tutup. Utamanya sektor usaha yang berkaitan dengan keharusan adanya keberadaan fisik mengalami yang sulit bertahan.

“Saat ini meski PSBB sudah diperlonggar, namun masih banyak ketidakpastian,” kata Endi.

“Untuk media yang cetak-cetak sudah sangat berkurang dan mengandalkan dari online, dan kalo media sudah menyedihkan kondisinya,” lanjut Endi.

“Kalo saya lihat strategi pemerintah masih seperti yang lama, sementara sektor swasta belum ada gambaran kita mau kemana strategi yang akan dijalankan pemerintah,” kata Endi.

Tidak Ada Strategi Pemerintah

Sedangkan Susi menambahkan bahwa sektor swasta tidak ada guideline dan  semua  seperti biasa. Semua sektor pembayaran pos pemerintah sampai hari ini tidak ada  satu pun yang tidak bayar. Pengeluaran ijin kerja, ijin pilot, security clearance masih berjalan sama, sedangkan kita sama sekali tidak terbang (tidak ada pemasukan, red.).

“Tapi minimal pemerintah dapat membebaskan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar swasta,” kata Susi.

“Kalo begini terus, kewajiban ini harus dibayar pakai apa?” tandas mantan Menteri Kelautan.

Sementara Endi menilai bahwa sampai saat ini belum ada strategi kebijakan pemerintah mengatasi kondisi seperti ini. Sementara pasca PSBB dan pelonggaran PSBB sudah berjalan tetapi masih belum terlihat bagaimana  strategi dan arah yang lebih jelas dari pemerintah. [*]